BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Salah satu tujuan suatu negara adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional suatu negara dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Konsep pendapatan nasional adalah ukuran yang paling sering dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi namun bukan satuñ satunya indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses, bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, ada perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu (Boediono,1992).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa dekade terakhir mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi perekonomian dunia. Pendapatan nasional sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi memperlihatkan pertumbuhan yang fluktuatif. Kondisi perekonomian Indonesia sebagai negara sedang berkembang belum mencapai kondisi steady state dimana suatu perekonomian sudah berada dalam keadaan stabil dan tidak mudah terkena goncangan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh berbagai goncangan (shock).
Goncangan tersebut seperti krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1966, menyebabkan hyper inflation hingga mencapai 650 persen. Selanjutnya goncangan yang membuat perekonomian Indonesia terganggu adalah krisis ekonomi tahun 1998 yakni inflasi 78 persen dan PDB turun sekitar 11 persen. Krisis ekonomi tahun 1998 membuat kondisi perekonomian Indonesia mengalami resesi meskipun tidak separah krisis ekonomi tahun 1966.
Perekonomian dunia pada tahun 2008 tengah berada dalam keadaan resesi (resesi ekonomi global) yang dipicu oleh gejolak finansial di Amerika Serikat. Krisis finansial ini tidak hanya menimpa Indonesia tapi juga negarañnegara di seluruh dunia. Dampak krisis finansial di Indonesia ditandai dengan turunnya nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sehingga membuat otoritas perdagangan bursa saham menutup perdagangan untuk sementara. Tingkat inflasi mencapai 11,9 persen merupakan dampak yang terjadi di akhir tahun. Pemerintah sudah dapat mengatisipasikeadaan sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif aman yaitu sebesar 6,38 persen. Indonesia lebih siap bertahan pada krisis kali ini dengan belajar dari pengalaman krisisñkrisis sebelumnya.
Suatu negara harus memiliki pemerintahan yang berfungsi sebagai peredam gejolak ekonomi dan politik baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Peredam gejolak dalam arti mampu menstabilkan situasi menjadi lebih kondusif melalui berbagai kebijakan. Pemerintah merupakan aktor yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Suatu kegiatan ekonomi akan optimal jika terdapat aktifitas pemerintah didalamnya. Pemerintah dapat menjadi pelaku kegiatan ekonomi yang memacu produksi dan konsumsi. Pihak swasta biasanya mengalokasikan sumber daya yang dimilki melalui mekanisme pasar, jika sistem pasar benar-benar efisien di dalam mengalokasikan sumber daya, maka peranan pemerintah terbatas, salah satunya ketika terjadi kegagalan dalam private market (Samuelson dan Nordhaus,2005). Pemerintah akan masuk dan menyelesaikan permasalahan kegagalan pasar jika pihak swasta dan individu-individu tidak bersedia memperbaiki keadaan dan mengeluarkan biaya.
Pemerintah dapat melalukan dua jenis kebijakan yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintahmempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui instrumen kebijakan dapat menyelamatkan keadaan ketika perekonomian mengalami kelesuan akibat adanya resesi ekonomi.
Menurut Samuelson dan Nordhaus (2005) ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumberdaya manusia, (2) sumberdaya alam, (3) pembentukan modal, dan (4) teknologi. Pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana ini umumnya menjadi social overhead capital (SOC) yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak swasta tidak berminat untuk menanamkan modalnya. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan akan terdorong naik dengan adanya berbagai fasilitas publik.
Pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu alat kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dapat menggunakannya untuk mengelola perekonomian negara. APBN pada perkembangannya telah mengalami banyak perubahan struktur. APBN saat ini menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja berdasarkan UU No.1 tahun 2004. Sejak tahun 1969 diterapkan sistem berimbang dan dinamis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sistem anggaran berimbang dan dinamis ini
menggantikan sistem anggaran sebelumnya pada masa orde lama yang belum membedakan antara anggran belanja dengan penerimaan. Pembedaan antara anggaran belanja dengan penerimaan akan mempermudah mengetahui berapa besar anggaran belanja pemerintah untuk sektor publik.Sistem penyusunan yang berimbang dan dinamis didasarkan pada Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW stbl. 1925 No.488 yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku tahun 1867. Kemudian pada tahun 2003 dikeluarkan UU No.17/2003 tentang pengelolaan keuangan negara. Undang-undang tersebut menandai dimulainya reformasi manajemen keuangan pemerintah.
Pengeluaran pemerintah atau disebut juga belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang. Anggaran belanja pemerintah pusat dibedakan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pada saat sebelum diundangkannya UU No. 17/2003. UU No.17/2003 mengenalkan sistem uniffied budget sehingga tidak lagi ada pembedaan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Dana otonomi khusus dialokasikan untuk provinsi Daerah Istimewa Aceh dan provinsi Papua.
Perubahan struktur anggaran dalam pengeluaran pemerintah terjadi pada tahun 2004 dimana tidak lagi memisahkan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah. Belanja pemerintah pusat dibagi kedalam delapan pos. Format baru APBN ini menggunakan rincian belanja negara menurut fungsi yaitu pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan dan lain-lain. Belanja negara menurutfungsi ini merupakan reklasifikasi atas program-program yang dalam format lama yang merupakan rincian dari pengeluaran pembangunan per sektor.
Fungsi pemerintah menurut Dumairy (1996) adalah alokatif, distributif, stabilitif dan dinamisatif pemerintah harus dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah akan melakukan pengeluaran belanja pembangunan sebagai langkah untuk menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Belanja pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Tujuan dari pembangunan salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya yang berkualitas akan mampu memberikan kontribusi dalam kemajuan teknologi yang lebih mutakhir sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi.
Menurut Mankiw (2008) pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, namun juga dapat digunakan untuk menjelaskan jenis investasi manusia lainnya yaitu investasi yang mendorong ke arah populasi yang sehat yaitu kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untukmenyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).
Perbaikan kualitas modal manusia tergantung pada tersedianya infrastruktur untuk menunjang investasi pada sumber daya manusia. Perumahan dan transportasi merupakan barang publik yang dapat disediakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ketersediaan perumahan yang layak akan membuat kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik karena dengan rumah yang layak dapat mendukung kesehatan dan pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas sumber daya manusia.
Jaringan transportasi yang terintegrasi dengan baik akan melancarkan distribusi kegiatan ekonomi dan secara jangka panjang dapat menjadi media pemerataan pembanguna. Menurut Deni Friawan (2008) ada tiga alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam sebuah integrasi ekonomi. Alasan pertama adalah ketersedian infrastruktur yang baru merupakan mesin utama pembangunan ekonomi. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktifitas perdagangan dan investasi. Alasan ketiga adalah perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara. Infrastruktur terdiri dari beberapa subsektor, infrastruktur dalam bentuk perumahan dan transportasi merupakan cukup penting untuk menunjang kehidupan masyarakat.
Pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pada dasarnya merupakan suatu investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Efek pembangunan pada ketiga sektor tersebut tidak dapat berdampak langsung melainkan membutuhkan beberapa periode untuk dapat merasakan dampaknya. Terdapat time lag ketika pemerintah mengeluarkan anggaran pembangunan atau belanja negara untuk ketiga sektor tersebut dengan dampak kebijakan tersebut, maka dibutuhkan suatu penelitian yang menggunakan runtut waktu (time series) cukup panjang. Penelitian dengan menggunakan runtun waktu akan membantu melihat pengaruh pengeluaran pemerintah pada ketiga sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi pemerintah dalam pendidikan, kesehatan dan infrastruktur akan menyebabkan peningkatan kualitas modal manusia dan prasarana fisik, hal ini juga akan memacu investasi ekonomi. Investasi ekonomi selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena banyaknya modal yang tersedia untuk pembangunan..
Penelitian-penelitian terdahulu masih memperdebatkan hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hubungan yang terjadi pada penelitian terdahulu terkait dengan perbedaan kondisi tiap-tiap negara yang diteliti. Studi yang dilakukan oleh Donald N dan Shuanglin (1993) menemukan tingkat pertumbuhan pengeluaran pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap petumbuhan ekonomi. Sebaliknya pengeluaran atas kesejahteraan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pertumbuhan pengeluaran pertahanan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Antonio Estache(2007) meneliti tentang hubungan antara pengeluaran publik dengan pertumbuhan ekonomi pada negara kaya. Hasilnya adalah hubungan negatif yang kuat antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Namun hubungan negatif tersebut hanya dapat diterapkan untuk negara kaya dengan sektor publik yang luas. Suleiman Abu-Daber dan Aamer S (2004) mengamati pengeluaran pemerintah untuk sektor sipil dan militer serta pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan arah kausalitas diantara variabel tersebut di Negara Mesir, Israeil dan Syria.
Dan hasilnya pengeluaran militer berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran sipil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Israel dan Mesir. Hubungan antara pengeluaran pemerintah pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dapat positif atau negatif tergantung dari Negara yang menjadi sample penelitian hal ini dijelaskan dalam penelitian oleh Marta Pascual dan Santiago ¡lvarez-GarcÌa (2006). Di Indonesia Jamzy Zodik (2006) meneliti hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional dan hasilnya adalah pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Penelitian-penelitian diatas menunjukkan bahwa hubungan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki kesimpulan yang beragam.
Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan,
kesehatan dan infrastruktur merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini